KPU : Pemerintah Bakal Terbitkan Perppu Pilkada Baru

  • Bagikan

Britahu.info — Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi berkata pemerintah bakal menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang- undang( perppu) baru terpaut penerapan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona( Covid- 19). Ia mengapresiasi perihal tersebut.

“KPU mengapresiasi keinginan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu agar pelaksanaan Pilkada 2020 lebih menjamin keselamatan semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih,” kata Pramono lewat pesan singkat, Sabtu (20/9).

Pramono berkata KPU telah menjajaki rapat dengan pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk mangulas perihal itu. Rapat dihelat di Kantor Kemenko Polhukam pada Jumat( 18/ 9).

KPU mengajukan 5 usulan untuk dilansir di perppu. kesatu, mengenai tata cara pemungutan suara. KPU menganjurkan pemakaian TPS serta kotak suara keliling dalam pemungutan suara pada 9 Desember mendatang.

Selama ini, mekanisme itu telah dipakai dikala pemilu khusus warga negara Indonesia di luar negara. Menurut Pram, kotak suara keliling dapat digunakan di dalam negeri dikala pilkada 2020.

“Di tengah pandemi, metode KSK menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS, atau pemilih yang positif Covid-19 maupun sedang isolasi mandiri,” kata Pramono.

Usulan kedua soal waktu pemungutan suara. KPU menganjurkan terdapat batas waktu, ialah kurun waktu jam 07. 00- 15. 00 waktu setempat. Tujuannya demi menjauhi kerumunan dikala pemungutan suara.

Ketiga, rekapitulasi ataupun penghitungan suara dicoba dengan sistem E- Rekap ataupun elektronik. Pram berkata KPU dikala ini masih membangun sistem buat mendukung mekanisme tersebut.

“Namun kami perlu payung hukum yang lebih kokoh di perppu. Sedangkan pengaturan secara teknisnya nanti akan diatur dalam Peraturan KPU,” ungkap Pram.

Usulan keempat mengenai kampanye. KPU menganjurkan supaya tipe kampanye dalam wujud lain semacam diatur dalam Pasal 63 Ayat( 1) UU Nomor. 6 tahun 2020 hanya boleh dilakukan via internet atau dalam jaringan.

Kampanye dalam bentuk lain yang diartikan mencakup rapat universal, aktivitas kebudayaan, berolahraga, perlombaan, serta aktivitas sosial).

Usulan kelima menyangkut soal sanksi untuk pelanggar protokol pencegahan virus corona. Pramono berkata KPU menganjurkan sebagian wujud sanksi pidana serta administrasi yang penegakan hukumnya dapat dilakukan Bawaslu ataupun aparat penegak hukum lain.

“Poin-poin usulan ini sudah disampaikan KPU dalam rapat dengan pihak-pihak terkait,” ungkap Pramono.

  • Bagikan