Ketersediaan Pangan Aman Jelang Nataru, Mentan: Kenaikan Harga Indikasikan Tata Niaga Bermasalah

Britahu.info - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kendati demikian, pemerintah menilai tidak ada alasan kuat bagi harga pangan untuk mengalami kenaikan di pasaran, mengingat stok yang melimpah. Jika hal tersebut terjadi, Amran mengindikasikan adanya masalah dalam tata niaga pangan. Menurut Amran, stok beras dan minyak goreng nasional saat ini berada pada level yang sangat aman. Ia meminta seluruh pelaku usaha di sektor pangan untuk mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memberikan perlindungan yang seimbang bagi konsumen dan petani. “Produksi ada, stok ada. Beras kita tertinggi sepanjang sejarah republik ini, minyak goreng juga berlimpah. Kalau harga masih naik, berarti ada yang tidak beres di tata niaga,” ujar Amran saat ditemui di Jakarta pada Jumat (19/12/2025). Lebih lanjut, Amran merinci bahwa stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 3,7 juta ton. Jumlah ini diproyeksikan akan meningkat signifikan hingga mencapai 6 sampai 7 juta ton pada April mendatang. Peningkatan tersebut seiring dengan proses penyerapan gabah petani yang terus berjalan, dengan patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kebijakan penyerapan gabah ini ditekankan sebagai langkah penting untuk menjaga kesejahteraan petani, sekaligus memastikan pasokan beras di pasar tetap kuat dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan bahwa kepatuhan terhadap HPP di tingkat hulu dan HET di tingkat hilir merupakan kunci utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan tata niaga pangan. “Kalau kita ingin petani sejahtera, HPP harus dipatuhi. Jangan harga ditekan di petani, tapi dinaikkan ke konsumen. Itu tidak adil,” kata Amran menegaskan. Pemerintah juga menegaskan bahwa penetapan HET tidak dimaksudkan untuk merugikan para pedagang. Aturan ini dirancang untuk memastikan margin usaha tetap berada pada tingkat yang wajar, sembari melindungi daya beli masyarakat, terutama pada periode konsumsi tinggi seperti Nataru. Amran turut mengingatkan bahwa tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang berupaya memainkan harga demi meraup keuntungan tidak wajar. Menurutnya, setiap gejolak harga pangan selalu menempatkan pemerintah pada posisi dilematis, di antara kepentingan konsumen, petani, dan pelaku usaha. “Harga naik dimarahi konsumen, harga turun dimarahi petani, harga sedang-sedang saja asosiasi marah. Ini yang bikin stres,” ujarnya dengan nada prihatin. Guna membenahi tata niaga pangan, Amran memastikan bahwa langkah penegakan hukum akan terus dilakukan secara tegas. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 75 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan kecurangan distribusi pangan. Selain itu, ribuan izin usaha di sektor beras, minyak goreng, pupuk, serta komoditas lainnya telah dicabut sebagai bentuk sanksi.

Referensi: ekonomi.republika.co.id